Jakarta, BEM PTNU News- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditujukan untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan asupan makanan layak demi menunjang pertumbuhan dan kesehatan mereka. Pemerintah pun meminta agar program tersebut tidak dipolitisasi. Dalam konteks pendidikan dasar hingga menengah, argumentasi tersebut masih dapat dipahami sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan gizi generasi muda.
Namun, persoalan mulai bergeser ketika wacana MBG masuk ke lingkungan perguruan tinggi. Sejumlah kampus, baik negeri maupun swasta, mulai ramai memperdebatkan program tersebut. Sebagian menerima dengan terbuka, sementara sebagian lain menyampaikan penolakan secara tegas. Pada akhirnya, perdebatan tersebut berkembang menjadi polemik baru di ruang akademik. Dalam hal ini, persoalannya tidak semata-mata berada pada dukungan atau penolakan terhadap program MBG. Persoalan yang lebih mendasar ialah bagaimana negara memandang hakikat universitas itu sendiri.
Universitas bukan ruang belas kasihan, melainkan ruang pembentukan peradaban. Kampus merupakan tempat lahirnya ilmuwan, ekonom, teknokrat, ahli pertanian, sosiolog, hingga calon pemimpin bangsa. Perguruan tinggi dibangun bukan sekadar memastikan mahasiswa memperoleh makanan, melainkan memastikan lahirnya generasi yang memiliki daya pikir kritis, independen, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Karena itu, intelektualitas mahasiswa tidak dapat dipersempit hanya melalui program makan gratis.
Hal yang jauh lebih mendesak bagi dunia pendidikan tinggi ialah menghadirkan laboratorium yang layak, perpustakaan yang aktif, akses riset yang terbuka, beasiswa yang memadai, hingga fasilitas akademik yang mampu menunjang perkembangan keilmuan mahasiswa. Kampus membutuhkan ekosistem intelektual yang sehat agar mampu melahirkan ahli sains, ahli sosial, ahli politik, dan berbagai disiplin ilmu lain yang benar-benar dibutuhkan bangsa.
Problem utama pendidikan tinggi hari ini bukan hanya persoalan mahasiswa yang kesulitan makan. Persoalan yang lebih besar justru terletak pada banyaknya perguruan tinggi yang masih kesulitan menyediakan ruang berpikir yang sehat dan fasilitas akademik yang memadai.
Ironisnya, di tengah biaya kuliah yang terus meningkat, biaya praktikum yang memberatkan mahasiswa, serta fasilitas pendidikan yang masih tertinggal, negara justru terlihat lebih bersemangat membangun skema MBG di lingkungan universitas. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah: apakah kampus sedang dipandang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan atau hanya sebagai objek program populis semata?
Mahasiswa membutuhkan ekosistem intelektual, bukan sekadar distribusi konsumsi. Negara semestinya memahami bahwa investasi terbesar dalam pendidikan tinggi terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Bangsa ini tidak akan maju hanya karena mahasiswa memperoleh makan gratis. Bangsa ini akan maju ketika kampus mampu melahirkan penemu, pemikir, akademisi, dan pemimpin yang memiliki keberanian dalam merumuskan masa depan bangsa.
Oleh sebab itu, publik wajar mempertanyakan arah kebijakan pendidikan tinggi hari ini. Di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih membelit dunia kampus, orientasi kebijakan justru bergerak pada hal-hal yang bersifat simbolik. Ketika pertanyaan tersebut muncul di ruang publik, masyarakat tentu memiliki hak untuk menilai bahwa sebagian pengambil kebijakan tampaknya lebih sibuk memastikan mahasiswa makan daripada memastikan mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan merdeka.
Editor: Nurul Faizah
Publisher: Ahmad Rifa’i
