BEM UNU Kalbar Ingatkan Risiko Demokrasi Jika Pilkada Dialihkan ke DPRD

Sahroni, Ketua BEM UNU Kalbar.

Kalbar, BEM PTNU News- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat (Kalbar), Sahroni, menyampaikan sikap penolakan tegas terhadap wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang direncanakan dialihkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai wacana tersebut berpotensi melemahkan kualitas demokrasi dan mengurangi hak politik masyarakat di daerah.

Menurut Sahroni, pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat kedaulatan rakyat. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memiliki ruang partisipasi aktif dalam menentukan pemimpin daerahnya. Jika kewenangan pemilihan sepenuhnya diserahkan kepada DPRD, partisipasi publik dikhawatirkan semakin terbatas dan demokrasi hanya berjalan di tingkat elite politik.

“Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah wujud demokrasi partisipatif. Ketika rakyat tidak dilibatkan secara langsung, hak politik mereka mengalami penyempitan. Ini bertentangan dengan semangat reformasi,” katanya.

Selain persoalan partisipasi publik, Sahroni juga menyoroti potensi meningkatnya praktik korupsi apabila pilkada dilakukan melalui DPRD. Ia menilai sistem pemilihan tidak langsung rawan terhadap politik transaksional, seperti jual beli suara dan lobi kepentingan yang minim transparansi. Kondisi tersebut dinilai dapat melahirkan pemimpin daerah yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

“Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, peluang terjadinya transaksi politik akan semakin besar. Hal ini membuka ruang korupsi yang lebih masif dan terstruktur. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Sahroni menegaskan bahwa berbagai persoalan dalam pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik atau potensi konflik sosial, seharusnya disikapi melalui evaluasi dan perbaikan sistem. Ia menilai langkah yang lebih tepat adalah memperkuat regulasi dan pengawasan, agar pelaksanaan pilkada berjalan lebih sehat dan berintegritas.

Lebih lanjut, Sahroni mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi muda, untuk bersikap kritis serta aktif mengawal wacana tersebut. “BEM UNU Kalbar siap terlibat dalam gerakan moral untuk mempertahankan pilkada langsung, sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.

Editor: Nurul Faizah

Publisher: Ahmad Rifa’i

Lembaga Media, Teknologi, Riset, dan Komunikasi Publik BEM PTNU Se-Nusantara