JAKARTA, BEMPTNU News– Di tengah persiapan masyarakat menyambut Hari Raya Idul Fitri, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTNU Se – Nusantara mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait kondisi ekonomi nasional yang kian mengkhawatirkan. BEM PTNU Se – Nusantara menilai jaminan Pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, terkait stabilitas harga BBM hingga Lebaran hanyalah “obat penenang” di tengah kerentanan fiskal yang nyata.
- Ancaman Kenaikan Harga BBM Pasca-Lebaran
M. Nadhim Ardiansyah, Direktur Pertanian dan Enegi BEM PTNU Se-Nusantara Menegaskan bahwa kebijakan menahan harga BBM di tengah lonjakan minyak mentah dunia yang mencapai US$113,68 per barel dan melemahnya Rupiah hingga Rp17.000 adalah langkah populis yang berbahaya.
“Rakyat tidak butuh ketenangan semu. Jangan jadikan Idul Fitri sebagai tirai untuk menyembunyikan lonjakan harga pangan dan transportasi yang akan mencekik pasca-mudik nanti,” tegasnya.
Menurut BEMPTNU Se-Nusantara , selisih asumsi APBN dengan realitas pasar global saat ini adalah “bom waktu” yang siap meledak kapan saja.
- Dilema Anggaran: Makan Bergizi Gratis vs Subsidi Energi
Sorotan tajam juga diarahkan pada alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun. BEM PTNU Se- Nusantara memandang memaksakan program ini di saat beban subsidi energi membengkak hingga Rp330 triliun adalah bentuk kecerobohan fiskal.
“Pemerintah seolah memberikan piring makan, namun perlahan menguras kantong rakyat melalui inflasi. Apakah kita akan memberikan makan gratis hari ini, lalu membiarkan daya beli rakyat luluh lantak besok akibat kenaikan BBM?” tulis rilis tersebut.
- Triple Shock Ekonomi: Kegagalan Mitigasi Risiko
BEMPTNU Se – Nusantara memaparkan data penyimpangan asumsi APBN 2026 sebagai bukti lemahnya perencanaan pemerintah: Harga Minyak: Asumsi US$70-80 vs Realitas US$113+ Kurs Rupiah: Asumsi Rp16.500 vs Realitas Rp17.000 Defisit Anggaran: Berpotensi melampaui batas legal 3%, mengancam kredibilitas ekonomi bangsa.
Maklumat Sikap dan Tuntutan Mahasiswa
Merespons situasi krisis tersebut, BEMPTNU Se – Nusantara secara resmi menuntut empat poin utama kepada Pemerintah :
Tolak Kenaikan BBM Pasca-Lebaran: Menuntut jaminan stabilitas harga hingga kondisi geopolitik stabil tanpa mengorbankan rakyat kecil.
Rasionalisasi Program MBG: Mendesak efisiensi ketat, menghentikan belanja birokrasi non-esensial, dan fokus hanya pada masyarakat yang paling membutuhkan.
Transparansi Stress Test Fiskal: Pemerintah wajib membuka data kondisi APBN secara transparan agar publik tidak dikejutkan oleh kebijakan mendadak.
Hentikan Proyek Mercusuar: Menunda proyek infrastruktur non-strategis demi menjaga bantalan sosial masyarakat menengah ke bawah.
“Negara tidak boleh berjudi dengan perut rakyat! Jika kebijakan populis tanpa perhitungan ini berlanjut, mahasiswa siap kembali turun ke jalan untuk menagih janji kesejahteraan yang hakiki,” tutup pernyataan tersebut.
Publish : Akhmad Yaslim
Writer : Akhmad Yaslim
