Lampung, BEM PTNU News- Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Wilayah Lampung menyatakan dukungan dan apresiasi penuh terhadap sikap tegas Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menolak penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu.
Koordinator BEM PTNU Wilayah Lampung, Ibtihaj Sabila Dina Rusman, menilai sikap tersebut mencerminkan komitmen Kapolri dalam menjaga prinsip ketatanegaraan yang telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya terkait kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden.
“Ketegasan Kapolri dalam menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian merupakan sikap yang sangat ideal. Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga sistem negara yang telah diatur sebagaimana mestinya oleh Undang-Undang,” ujar Sabila.
Menurut Sabila, penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan kerumitan birokrasi serta kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa sikap Kapolri tersebut juga telah disampaikan secara terbuka dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi III, Habiburokhman.
“Kapolri secara jelas menyatakan bahwa kedudukan Polri seharusnya tetap berada di bawah Presiden. Hal ini penting agar Polri dapat bergerak secara maksimal dan fleksibel, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan di Indonesia yang memiliki wilayah geografis luas serta jumlah penduduk yang besar,” jelasnya.
Sabila menambahkan, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan posisi yang ideal untuk menjaga independensi institusi kepolisian. Dengan posisi tersebut, Polri dinilai dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa terpengaruh kepentingan politik jangka pendek.
“Penolakan terhadap penempatan Polri di bawah kementerian menunjukkan komitmen dalam menjaga marwah dan independensi Polri. Polri harus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menilai bahwa sikap Polri saat ini menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan politik sesaat. Oleh karena itu, BEM PTNU Wilayah Lampung mendorong agar setiap gagasan yang berpotensi memecah belah bangsa harus dikritisi secara bijak.
“Wacana ini justru dapat menjadi momentum bagi Polri untuk tetap berada di jalur reformasi dan transformasi institusi. Kami mendorong penuh keputusan Polri, agar benar-benar menjadi institusi yang presisi, profesional, dan semakin dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Nurul Faizah
Publisher: Ahmad Rifa’i
