Jawa Timur, BEM PTNU News- Kritik tajam terus mengalir terhadap penyelenggara peringatan Isra Mi’raj di Desa Parangharjo, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, setelah muncul hiburan biduan di panggung acara keagamaan tersebut. Insiden ini dinilai mencederai kesucian syiar Islam dan memicu desakan agar Pemerintah Desa mengambil langkah tegas.
Sekretaris Zona 1 Tapal Kuda BEM PTNU Wilayah Jawa Timur sekaligus Pengurus Aliansi BEM Pasuruan Raya, Rizqiyah, meminta pemerintah Desa Parangharjo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perizinan kegiatan publik. Ia menilai klarifikasi panitia yang menyebut hiburan digelar setelah acara inti hanya bersifat pembelaan dan belum menyentuh substansi persoalan.
“Panggung itu merepresentasikan agenda suci Isra Mi’raj. Segala aktivitas yang kontradiktif di atasnya merupakan pelanggaran etika dan norma yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Menurut Rizqiyah, pemerintah desa tersebut memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan setiap kegiatan masyarakat selaras dengan nilai kearifan lokal serta religiusitas. Peristiwa ini harus menjadi momentum memperketat pengawasan dan menegakkan sanksi tegas kepada penyelenggara yang menyalahi komitmen dalam izin kegiatan.
Ia juga menyoroti praktik pemberian izin tanpa kontrol substansial. Pemerintah Desa didorong untuk mewajibkan pakta integritas bagi setiap panitia kegiatan, terutama yang membawa simbol keagamaan, demi menjaga marwah acara dan kepercayaan publik.
Ketegasan aparatur desa dinilai krusial agar insiden serupa tidak menjadi preseden buruk di wilayah lain. PTNU Zona 1 Jawa Timur mendorong setiap permohonan izin kegiatan keagamaan ke depan melalui kurasi konsep yang ketat. Jika ditemukan indikasi penyimpangan yang merusak moralitas dan estetika dakwah, pemerintah desa diminta berani menghentikan kegiatan atau menjatuhkan sanksi administratif yang memberi efek jera.
Rizqiyah menegaskan pentingnya menjaga integritas wilayah Tapal Kuda sebagai basis masyarakat santri. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal kebijakan pemerintah desa agar lebih selektif dalam memberikan ruang bagi kegiatan yang berpotensi melanggar norma agama dan kesusilaan.
“Dengan pengawasan yang ketat dan tindakan yang tegas, marwah syiar Islam di Jawa Timur dapat tetap terjaga dan menjadi teladan dalam pembangunan karakter bangsa,” pungkasnya.
Editor: Nurul Faizah
Publisher: Ahmad Rifa’i
