Jakarta, BEM PTNU News- Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan BEM PTNU Se-Nusantara dan beberapa perwakilan organisasi mahasiswa lain. Dalam pertemuan ini, pimpinan DPR RI mempersilakan masing-masing perwakilan massa menyampaikan aspirasinya di depan pimpinan DPR RI langsung, yang bertempat di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Perlemen, Jakarta, Rabu (03/09/25).
BEM PTNU Se-Nusantara menyampaikan sejumlah aspirasi terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mendorong demokrasi substantif dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Melalui hasil kajian akademik dan konsolidasi kampus-kampus yang ada di bawah naungan BEM PTNU Se-Nusantara di 11 provinsi, BEM PTNU Se-Nusantara menyoroti kondisi demokrasi yang masih jauh dari cita-cita reformasi 1998, di mana supremasi sipil masih lemah, perlemen cenderung elit dan regulasi belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Krisis legitimasi DPR akibat praktik elitis dan ketimpangan kesejahteraan politik juga menjadi sorotan utama. Dalam kajian itu, BEM PTNU Se-Nusantara mengangkat tujuh isu kebangsaan seperti supremasi sipil, pembentukan tim investigasi independen, transparansi DPR dan tunjangan, reformasi partai politik, regulasi pro-rakyat, kesejahteraan profesi strategis, dan sistem perpajakan progresif.
Masing-masing isu diidentifikasi terkait persoalan mendasar yang memengaruhi stabilitas demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Supremasi sipil di Indonesia dinilai perlu penguatan melalui revisi Undang-Undang TNI dan Polri agar pejabat sipil tidak rangkap jabatn militer serta memperkuat pengawasan melalui parlemen. Kasus represif aparat terhadap demonstrasi mahasiswa pada 2019-2020 menjadi bukti perlunya langkah tersebut untuk menjaga kebebasan berpendapat.
BEM PTNU Se-Nusantara juga mendesak pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur sipil untuk mengusut dugaan makar dan aktor intelektual di balik kerusuhan yang terjadi. Transparansi penggunaan anggaran DPR yang selama ini membuat legitimasi lembaga tersebut melemah juga diminta diperbaiki dengan basis kinerja dan audit publik tahunan yang jelas.
Reformasi partai politik menjadi kebutuhan mendesak untuk mengakhiri dominasi oligarki dan politik dinasti, dengan mekanisme rekrutmen kader yang berbasis meritokrasi serta transparansi pendanaan partai. Kesejahteraan profesi strategis seperti guru honorer, buruh, dan pekerja informasi seperti Ojek Online (Ojol) harus diperhatikan melalui kebijakan upah layak serta perlindungan sosial yang memadai.
Sistem perpajakan Indonesia yang masih rendah dan cenderung regresif menjadi perhatian lain. BEM PTNU Se-Nusantara mengusulkan penerapan pajak progresif pada aset besar, properti mewah, saham, dan warisan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Kajian tersebut menegaskan perlunya penguatan kontrol sipil, reformasi politik, serta kebijakan pro-rakyat dan transparansi di semua sektor pemerintahan untuk memastikan demokrasi berjalan substansial dan memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, yang diwakili Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Gangga Listiawan, menyampaikan harapan aspirasi dan solusi yang diajukan dapat menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memperkokoh negara hukum serta demokrasi di Indonesia.
Publisher: Ahmad Rifa’i
