Jakarta, BEM PTNU News- Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara melayangkan kritik keras terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Direktur Kajian Strategis dan Advokasi Nasional BEM PTNU, Arya Eka Bimantara, menilai program tersebut gagal secara sistemik karena lemahnya tata kelola, pengawasan, serta rendahnya kredibilitas pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kasus keracunan massal sejak awal 2025 telah mencederai hak anak atas kesehatan dan membuka tabir lemahnya tata kelola serta pengawasan pemerintah,” tegas Arya.
Berdasarkan laporan investigasi BBC News Indonesia dan konfirmasi BPOM RI, lebih dari 5.626 kasus keracunan makanan terjadi di sekolah-sekolah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sejumlah wilayah lain. Mayoritas korban merupakan siswa sekolah dasar penerima paket makan gratis. Sebagian di antaranya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Selain kasus keracunan, BEM PTNU menyoroti penunjukan pejabat di BGN yang dinilai tidak memiliki latar belakang keilmuan gizi, kesehatan masyarakat, maupun pangan.
“Bagaimana mungkin kebijakan vital soal gizi anak dipegang oleh pihak yang tidak menguasai ilmunya? Ini ancaman serius bagi kualitas kebijakan,” ujarnya.
Polemik semakin menguat ketika laporan statistik resmi BGN menyebutkan penurunan kasus keracunan dan tingginya tingkat kepuasan publik. Namun, temuan media investigatif serta pengakuan orang tua dan guru menunjukkan kondisi berbeda. Metodologi survei yang digunakan pemerintah juga dinilai tidak transparan.
“Data yang disajikan justru menyesatkan publik dan berpotensi menghambat evaluasi. Ada dugaan kuat manipulasi informasi untuk pencitraan,” tambahnya.
BEM PTNU melalui Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Nasional menyampaikan sembilan tuntutan, di antaranya evaluasi menyeluruh terhadap pejabat BGN, audit independen data program MBG, transparansi pelaporan kasus keracunan, penegakan sanksi tegas terhadap pihak lalai, kompensasi bagi korban, hingga penghentian program MBG yang dinilai sentralistis dan sarat praktik rente.
Arya menekankan, pemenuhan gizi anak seharusnya dikelola oleh komunitas dan daerah agar lebih sesuai kebutuhan serta terawasi secara ketat. “Program makan bergizi gratis seharusnya menjadi solusi strategis mengatasi stunting dan gizi buruk. Jika dijalankan dengan cara keliru, keselamatan dan masa depan anak-anak bangsa akan dipertaruhkan,” pungkasnya.
Editor: Nurul Faizah
Publisher: Ahmad Rifa’i
