Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, rakyat masih harus turun ke jalan untuk menyuarakan hak yang terampas. Ironi ini tampak jelas di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ribuan warga berbondong-bondong memenuhi alun-alun kota, memprotes kenaikan pajak hingga 250 persen. Tuntutan itu tidak sekadar soal beban ekonomi, tetapi tentang rasa keadilan yang dilukai. Bahkan setelah kebijakan tersebut dibatalkan, rakyat tetap bertahan dengan desakan agar bupati mundur.
Demonstrasi di Pati hanyalah potret kecil dari persoalan besar demokrasi Indonesia. Apa yang mereka alami juga dirasakan rakyat di banyak daerah lain: ketika kebijakan publik lahir tanpa keberpihakan, ketika suara rakyat dianggap formalitas, ketika demokrasi direduksi menjadi ritual pemilu lima tahunan. Pati menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia masih ringkih, seperti ramai dalam angka partisipasi, tetapi sepi dalam kualitas keberpihakan.
Sejarah bangsa membuktikan, perubahan besar selalu lahir dari keberanian rakyat di daerah. Dari Surabaya, kita mengenang pekik “Merdeka atau Mati.” Dari Bandung, api perjuangan membakar semangat kebangsaan. Hari ini, Pati bisa menjadi awal dari babak baru: momentum perlawanan yang menyadarkan kita bahwa demokrasi tidak sedang baik-baik saja. Jika keresahan ini terus bergulir, ia dapat menyatukan suara rakyat dari daerah ke daerah, menuntut demokrasi yang lebih jujur, adil, dan bermakna.
Refleksi 80 tahun kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni bendera dan parade. Pati mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati hanya akan terasa bila rakyat memiliki ruang setara untuk didengar, dan ketika pemerintah hadir sebagai pelayan, bukan penguasa.
Bagi mahasiswa, terutama kami di BEM PTNU Se-Nusantara, peristiwa di Pati adalah panggilan moral. Ini bukan sekadar persoalan satu kabupaten, tetapi wajah Indonesia hari ini. Gerakan mahasiswa harus berjalan seirama dengan denyut rakyat: menjaga agar demokrasi tidak tergadai, memastikan kemerdekaan yang dirayakan tidak hanya simbolik, melainkan nyata dirasakan oleh petani, buruh, nelayan, hingga anak-anak bangsa di pelosok negeri.
Dari Pati, kita belajar bahwa rakyat telah berani mengambil sikap. Jika keberanian itu terhubung dengan gerakan kolektif di berbagai daerah, maka inilah momentum emas untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Seperti delapan puluh tahun lalu para pendiri bangsa bersatu melawan penjajahan, kini giliran kita memastikan demokrasi tidak dijajah oleh kepentingan sempit, tetapi benar-benar kembali kepada rakyat.
Penulis: Rama Fiqri Rahman Amin, Wakil Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara
