Jakarta – bem ptnu news Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 tidak hanya diramaikan dengan gegap gempita perayaan rakyat, tetapi juga diwarnai sorotan publik terhadap sejumlah kebijakan dan dinamika politik yang belakangan menuai kontroversi.
Sejumlah kebijakan pemerintah yang sempat viral sebelum akhirnya dicabut antara lain: rencana penambangan di Raja Ampat, larangan penjualan LPG 3 kilogram, kebijakan PPN 12 persen, hingga sengketa empat pulau di Sumatera.
Dari sisi politik, publik menyoroti polemik ijazah palsu, pernyataan Presiden Prabowo “Hidup Jokowi!”, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden. Kebijakan abolisi terhadap Tom Trikasih Lembong dengan alasan kondusivitas peringatan kemerdekaan, serta pemberian amnesti kepada Hasto yang didukung sebagian kalangan, juga menimbulkan pro dan kontra.
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai beban gaji guru semakin memicu perdebatan. Dalam forum di YouTube Institut Teknologi Bandung, ia menyatakan: “Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?”
Sementara itu, polemik RKUHP dengan sembilan pasal yang dinilai publik perlu dikaji ulang, rencana penulisan ulang sejarah, hingga keluhan masyarakat atas beban pajak daerah, semakin menambah panjang daftar sorotan. Semua itu seakan mengaburkan pemandangan indah kibaran Sang Merah Putih di gang-gang desa maupun di jalan-jalan perkotaan.
Di tengah situasi tersebut, muncul pula fenomena pengibaran bendera hitam bergambar tokoh kartun One Piece di bawah Sang Saka Merah Putih. Aparat menilai aksi itu melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan mengarah pada dugaan makar. Namun, sebagian pihak berpendapat ekspresi masyarakat seharusnya tidak menjadi fokus utama.
Publik pun mempertanyakan, mengapa ekspresi warga lebih disorot ketimbang persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan hukum. Pada momentum kemerdekaan ke-80 ini, harapan rakyat kembali mengemuka: pemerintah dipilih untuk berkuasa, atau untuk bekerja?
Nama: Mudasser
Asal : Pengurus BEM PTNU Jawa Timur
