Bali, BEM PTNU News- Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Daerah Istimewa Bali mengapresiasi sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak tawaran jabatan menteri. Langkah tersebut dinilai sebagai komitmen nyata dalam menjaga marwah institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sekaligus memperkuat independensinya dari kepentingan politik praktis.
Koordinator BEM PTNU Daerah Istimewa Bali periode 2025-2027, Ade Reza Baehaqi Putra, menyatakan bahwa keputusan Kapolri mencerminkan sikap kenegarawanan yang patut dicontoh oleh para pejabat publik. Menurutnya, Polri harus tetap berdiri netral, profesional, dan berfokus pada tugas utama dalam menjaga keamanan serta menegakkan hukum.
Reza menilai, penolakan tersebut menjadi bukti bahwa Kapolri menempatkan kepentingan institusi dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kekuasaan. Ia juga menegaskan bahwa sikap tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.
“Penolakan jabatan menteri oleh Kapolri merupakan sikap kenegarawanan yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga independensi dan marwah institusi Polri. Ini adalah contoh baik bagi pejabat publik agar tidak mencampuradukkan kepentingan kekuasaan dengan tugas negara,” katanya.
Ia menambahkan, sikap tersebut juga memberi pesan kuat kepada generasi muda bahwa integritas harus diutamakan dalam menjalankan amanah publik. “Sebagai mahasiswa, kami melihat keputusan ini sebagai teladan bahwa jabatan bukan segalanya, tetapi tanggung jawab kepada negara jauh lebih utama,” tegasnya.
Secara tidak langsung, BEM PTNU Bali menilai bahwa langkah Kapolri tersebut memiliki makna strategis di tengah dinamika politik nasional. Mereka memandang bahwa institusi penegak hukum harus berada di atas kepentingan golongan maupun kekuasaan agar tetap kredibel dan berwibawa.
Reza juga menekankan bahwa independensi Polri sangat penting dalam menjaga stabilitas demokrasi. “Jika Polri terseret arus politik praktis, maka penegakan hukum bisa bias dan merugikan masyarakat. Karena itu, sikap Kapolri ini patut dijaga dan didukung,” tambahnya.
Lebih lanjut, Reza berharap sikap Kapolri dapat menjadi preseden positif bagi seluruh aparatur negara. Mereka mendorong agar setiap pejabat senantiasa mengedepankan etika, integritas, serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun politik praktis.
“Berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu kebangsaan secara kritis dan konstruktif demi terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, dan berkeadaban,” pungkasnya.
Editor: Nurul Faizah
Publisher: Ahmad Rifa’i
