Jakarta, BEM PTNU News- Aceh dan wilayah lain di Pulau Sumatra dilanda rentetan bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang melumpuhkan kehidupan masyarakat dan layanan publik. Bencana ini berlaku sebagai peristiwa yang mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pendidikan nasional yang selama ini kurang terintegrasi dengan pembangunan sosial dan mitigasi risiko.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 14 Desember 2025, ribuan lembaga pendidikan terdampak oleh banjir dan longsor. Pemerintah mencatat sebanyak 3.274 satuan pendidikan mengalami kerusakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pendidikan nonformal.
Dampak tersebut meliputi 6.431 ruang kelas rusak, serta kerusakan pada bangunan pendukung dan fasilitas sanitasi sekolah. Selain itu, ratusan ribu siswa dan ribuan guru mengalami gangguan pembelajaran akibat kerusakan fasilitas dan akses sekolah yang terputus.
Menukil dari bpmpprovsumut.kemendikdasmen.go.id per 8 Desember 2025, di Provinsi Aceh sendiri, lebih dari 1.060 satuan pendidikan terdampak langsung, sementara di Sumatra Utara terdapat 1.155 satuan pendidikan dengan berbagai derajat kerusakan, dan Sumatra Barat mencatat 583 satuan pendidikan terdampak.
Dampak itu menjangkau seluruh jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini hingga Sekolah Luar Biasa (SLB), serta memengaruhi lebih dari 238.305 murid dan lebih dari 22.419 tenaga kependidikan secara langsung.
Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU), Fahruroji, menegaskan bahwa peristiwa bencana semacam ini menunjukkan pembangunan pendidikan di Indonesia, belum memadai untuk mencetak sumber daya manusia yang tangguh, dan memiliki kesadaran sosial kritis terhadap fenomena risiko ekologis.
“Pendidikan harus mampu membentuk warga negara yang peduli terhadap lingkungan, kemudian memiliki kapasitas untuk mencegah serta merespons krisis sosial dan bencana,” katanya.
Pria yang dipanggil Oji ini, juga mengkritik praktik eksploitasi sumber daya alam yang terus berlanjut tanpa pengimbangan dengan pendidikan lingkungan yang kuat. Di banyak wilayah Aceh dan Sumatra, kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar, alih fungsi hutan, dan ekspansi pertambangan.
“Lemahnya kesadaran ekologis masyarakat dan rendahnya investasi negara terhadap pendidikan yang menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan serta mitigasi bencana,” ujarnya.
Menurutnya, negara selama ini lebih responsif terhadap penanganan pascabencana dibandingkan pencegahan yang berbasis pendidikan. Anggaran besar digelontorkan setelah tragedi terjadi, sementara program pendidikan lingkungan dan literasi bencana, masih kurang mendapat perhatian dalam perencanaan pendidikan jangka panjang.
“Ketika sekolah rusak dan pembelajaran terhenti setiap kali bencana datang, itu menandakan pendidikan belum dibangun sebagai sistem yang menyiapkan masyarakat menghadapi resiko ekologis secara sadar dan kolektif,” jelasnya.
Oji mengajak elemen bangsa, khususnya pemerintah pusat dan daerah, untuk menjadikan pendidikan sebagai strategi utama pembangunan nasional, terlebih di wilayah rawan bencana seperti Aceh dan Sumatra.
“Sehingga kualitas pendidikan tidak diukur dari angka masuk sekolah dan melek huruf, tetapi juga dari kemampuan masyarakatnya dalam mencegah, dan menghadapi krisis ekologis,” tutupnya.
Editor: Nurul Faizah
Publisher: Ahmad Rifa’i
