BEM PTNU Tekankan Hubbul Wathon Minal Iman sebagai Jawaban atas Wacana Reset Indonesia

Arya Eka Bimantara, Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Nasional BEM PTNU Se-Nusantara.

Jakarta, BEM PTNU News- Gelombang wacana bertagar Reset Indonesia yang ramai digaungkan sejumlah kelompok aktivis dan komunitas daring mendapat sorotan kritis dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU).

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Nasional BEM PTNU, Arya Eka Bimantara, menegaskan bahwa gagasan “reset” terhadap sistem kebangsaan berpotensi mengancam persatuan nasional serta mengabaikan nilai-nilai luhur bangsa.

“Reset Indonesia kerap digunakan sebagai slogan dalam aksi protes dan diskusi publik. Namun hingga kini tidak memiliki definisi, prinsip, atau arah yang jelas,” katanya.

Menurutnya, reset yang dimaksud sering diartikan sebagai tuntutan perubahan radikal terhadap sistem politik, ekonomi, dan sosial, tanpa mempertimbangkan risiko instabilitas dan disintegrasi bangsa.

“Sejarah membuktikan, perubahan radikal tanpa pijakan nilai dan konsensus nasional justru membuka ruang konflik horizontal, polarisasi, bahkan kekerasan,” tegasnya.

Arya menekankan bahwa perspektif BEM PTNU dalam menanggapi isu ini didasarkan pada prinsip Hubbul Wathon Minal Iman (cinta tanah air bagian dari iman). Prinsip tersebut, kata dia, berakar dari tradisi Islam Nusantara yang dipopulerkan ulama pendiri bangsa seperti KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbullah.

“Hubbul Wathon Minal Iman bukan sekadar jargon, melainkan landasan teologis dan historis yang terbukti mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pancasila dan UUD 1945 sudah menjadi fondasi kokoh negara. Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa harus berlandaskan nilai agama tanpa menjadikan Indonesia negara agama maupun negara sekuler.

Arya juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki mekanisme reformasi dan perbaikan sistem yang konstitusional, baik melalui amandemen, legislasi, maupun partisipasi publik.

“Alih-alih melakukan reset yang berisiko menimbulkan kekacauan, bangsa ini seharusnya memperkuat mekanisme evaluasi, pengawasan, dan perbaikan sistem secara bertahap dan inklusif,” ujarnya.

Mengutip hasil survei nasional, Arya menyebut mayoritas masyarakat lebih menginginkan stabilitas, keamanan, dan kesinambungan pembangunan dibanding perubahan radikal yang tak jelas arahnya.

Sebagai penutup, ia menyerukan agar generasi muda tidak mudah terprovokasi oleh wacana-wacana radikal yang tidak berpijak pada nilai kebangsaan dan agama.

“Mari kita rawat Indonesia dengan semangat Hubbul Wathon Minal Iman, memperkuat Pancasila, dan terus berikhtiar memperbaiki bangsa melalui jalan konstitusional, dialog, dan musyawarah,” pungkasnya.

Editor: Nurul Faizah

Publisher: Ahmad Rifa’i

Lembaga Media, Teknologi, Riset, dan Komunikasi Publik BEM PTNU Se-Nusantara