Yogyakarta, BEM PTNU News- Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati hingga 250 persen menuai kritik dari warga, termasuk mahasiswa asal Pati yang menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil.
Arifa Widiasari, mahasiswa asal Pati yang juga menjabat sebagai Sekretaris Wilayah BEM PTNU D.I. Yogyakarta, menyampaikan kegelisahan masyarakat atas kebijakan yang dinilai mendadak, minim sosialisasi, dan tidak melibatkan publik secara luas.
“Saya mewakili keresahan warga yang dibebani pajak tanpa pemahaman yang utuh. Ini bukan pembangunan, ini adalah bentuk penindasan yang dibungkus angka,” ujarnya.
Kebijakan tersebut, menurut Arifa, memperlihatkan pola pembangunan yang lebih menekankan pencapaian angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama petani dan pedagang kecil.
“Bupati memang mengatakan ini demi peningkatan PAD dan pembangunan. Tapi saya ingin bertanya: pembangunan untuk siapa? Apakah ini berpihak pada petani, pedagang kecil, atau hanya demi target fiskal?,” tambahnya.
Arifa juga menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Menurutnya, penyebaran informasi hanya sampai pada level camat dan kepala desa belum bisa disebut sebagai partisipasi publik yang adil dan merata.
“Jika benar kebijakan ini berpihak pada rakyat, mengapa rakyat merasa ditinggalkan?,” tegasnya.
Ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Pati meninjau ulang kebijakan tersebut dan membuka ruang partisipasi publik. Menurutnya, keputusan yang menyangkut hajat hidup warga harus melibatkan masyarakat sejak awal.
“Jangan tunggu keresahan berubah menjadi kemarahan. Libatkan rakyat, karena tanah ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga milik kami sebagai warga. Dan kami tidak ingin dibungkam di tanah sendiri,” imbuhnya.
Editor: Nurul Faizah
Publisher: Ahmad Rifa’i
