Jakarta, BEM PTNU News- Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya pada pembukaan Akad Massal 26 ribu unit KPR FLPP, Senin 29 September 2025, menyampaikan kabar penting: Indonesia mencatat produksi padi tertinggi dalam sejarah. Namun, di balik capaian tersebut, Presiden menegaskan sistem pertanian nasional masih rapuh dan rawan kebocoran.
Direktur Pertanian dan Energi BEM PTNU Se-Nusantara, M. Nadhim Ardiansyah, menilai pernyataan itu menjadi alarm serius. Menurutnya, produksi tinggi tidak serta merta menjamin keamanan pangan. Ketersediaan tidak selalu menjamin kesejahteraan. Dalam sistem yang keropos, angka-angka bisa menjelma ilusi.
“Jadi panen besar sering kali bukan petani, melainkan tengkulak dan penguasa logistik,” ujarnya.
Ia menegaskan, swasembada pangan dan energi adalah persoalan kedaulatan, yang tidak hanya terkait produksi, tetapi juga distribusi, tata kelola, dan keberpihakan. Ketika Presiden sendiri mengakui kebocoran masih menjadi masalah laten.
“Maka pengawasan dari publik, terutama kalangan akademisi menjadi mutlak,” katanya.
BEM PTNU menyampaikan komitmennya untuk mengawal sektor strategis tersebut. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton. Keberhasilan sektor pertanian dan energi harus dikawal dari meja rapat hingga lahan tani, dari sumur minyak hingga rumah rakyat. Sistem yang rapuh harus dibenahi, bukan disiasati.
“Kami mendukungan terhadap langkah Presiden dalam memerangi korupsi dan menolak segala bentuk inefisiensi. Ketika pangan bocor, yang lapar adalah rakyat. Ketika energi diselewengkan, yang gelap adalah masa depan,” tegasnya.
Mengutip amanat UUD 1945, ia menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Kami berdiri untuk mengawal janji kedaulatan. Kesejahteraan hadir dari ladang yang subur, harga yang adil, listrik yang menyala, dan keberanian membenahi sistem yang salah,” tutupnya.
Editor: Nurul Faizah
Publisher: Ahmad Rifa’i
